Seniman yang dikenal oleh netizen sebagai President Jancukers, Sujiwo Tejo, mengirim surat terbuka di akun Instagramnya kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Surat terbuka itu terkait pengalaman lucunya saat mengurus paspor.

"Surat terbuka kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto. Dengan hormat, mohon Bapak memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada petugas Unit Layanan Paspor Imigrasi Plaza Bintaro atas kejadian yang saya alami kemarin," tulis Sujiwo Tejo, seperti dilihat detikcom di akun Instagram @president_jancukers pada Kamis (3/9/2026).

Dia mengatakan saat pagi hari melihat antrean pemohon dokumen keimigrasian cukup panjang di Unit Layanan Paspor Imigrasi Plaza Bintaro. Ia

.....selengkapnya

PT Swayasa Prakasa Tbk (SWAP) dikabarkan menunda rencana penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO). Penundaan aksi korporasi perusahaan milik Universitas Gadjah Mada (UGM) ini terjadi karena belum memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan prospektus perseroan, Swayasa Prakasa diketahui diperkirakan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 September 2025. Rencana penundaan IPO ini juga belum diketahui hingga kapan.

"Dalam merangkap persetujuan untuk pernyataan efektif, tentu harus menunggu hal itu dari OJK dan kalau itu belum diterima, maka nanti akan ada kemungkinan pemunduran jadwal dimaksud," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

.....selengkapnya

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak akan memberikan bantuan atau pendampingan kepada pengelola satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) terkait, jika dalam kasus keracunan paket makan bergizi gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan unsur pidana.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihak yang terbukti melakukan kelalaian tidak hanya dapat dikenai sanksi administratif berupa pencopotan atau pemecatan. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur pidana, kasus tersebut dapat diproses secara hukum.

"Kita sudah cek kronologis, sudah cek juga di Radar MBG. Bahwa ternyata ahli gizi dan juga kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya. Hanya diberi label satu untuk satu

.....selengkapnya

Ketapang, tvOnenews.com-Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat di sejumlah wilayah Indonesia. Setelah kondisi di Sumatra relatif lebih terkendali, penguatan personel, peralatan, dan armada udara kini terutama diarahkan ke wilayah Kalimantan yang masih menghadapi titik api dan dampak asap.

Berdasarkan kondisi per 1 September 2026, tercatat 157 titik api di enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 50 titik api, disusul Kalimantan Barat 31 titik dan Kalimantan Selatan 29 titik.

Sementara di Sumatra, tercatat 21 titik api di Sumatera Selatan, 19 titik di Riau, dan tujuh titik di Jambi.

Penanganan di sejumlah wilayah

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Prajurit TNI dan personel militer AS, Jepang, Australia, serta Kanada mempertajam kemampuan teknis evakuasi lewat udara dengan menggelar latihan Air Medevac dalam ajang Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera Selatan, Rabu (2/9).

Dalam siaran pers resmi yang dikeluarkan Pusat Penerangan TNI, Kamis, dijelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Dalam latihan ini, para personel menjalankan skenario evakuasi terhadap salah satu prajurit yang mengalami luka saat pertempuran sedang berlangsung.

Dalam kondisi itu, personel medis langsung memberikan pertolongan pertama

.....selengkapnya

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyoroti posisi lemah masyarakat adat saat berhadapan dengan korporasi atau proyek investasi di wilayah mereka. Atas dasar itu koalisi menuntut kejelasan penyelesaian konflik dan pemulihan hak dalam RUU Masyarakat Adat yang sedang berproses di DPR RI.

Hal ini disampaikan dalam proses penyerahan draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat versi masyarakat sipil ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (2/9).

"Pengakuan masyarakat adat selama ini masih berlapis, bersyarat, dan sektoral. Diakui keberadaannya belum tentu berarti hak atas wilayah adatnya diakui. Karena itu, RUU Masyarakat Adat harus memastikan tiga hal: definisi yang deklaratif tanpa syarat, negara mencatat bukan

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari setiap keputusan.

"Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada memadamkan api. Kita harus memastikan bahwa setelah api padam, hak anak tidak ikut terbakar. Karena itu, respons pemerintah perlu bergerak dari sekadar fire fighting menuju child-sensitive disaster management, pengelolaan bencana yang sejak awal menjadikan keselamatan, kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari setiap keputusan," kata Plt Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

KemenPPPA

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat realisasi penerimaan denda administrasi atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup hingga Juni telah menembus Rp1,6 triliun atau melampaui dari target tahunan yang ditetapkan senilai Rp400 miliar.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, mengatakan melesatnya perolehan denda tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi penegakan hukum multipintu (multi-door approach) yang agresif terhadap korporasi perusak lingkungan.

"Di tahun ini target pendapatan kita dari denda lingkungan itu Rp400 miliar. Faktanya sampai bulan Juni saja sudah terkumpul Rp1,6 triliun," kata Menteri LH Jumhur hidayat.

Jumhur memaparkan besarnya nilai denda yang dijatuhkan

.....selengkapnya

Jakarta, Beritasatu.com - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi salah satu skema yang disiapkan pemerintah dalam penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.

Skema PPPK paruh waktu memiliki ketentuan tersendiri, termasuk mengenai masa kontrak, evaluasi kinerja, hingga kemungkinan perpanjangan perjanjian kerja.

Seperti PPPK pada umumnya, pegawai yang masuk dalam skema paruh waktu bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. Perjanjian tersebut menjadi dasar hubungan kerja sekaligus memuat berbagai ketentuan yang perlu dipahami sejak awal pengangkatan.

Aturan mengenai PPPK paruh waktu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai

.....selengkapnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran Rp5,15 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program transportasi darat, mulai dari pembangunan sistem angkutan umum massal di Medan dan Bandung, hingga pengadaan 100 unit bus sekolah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pagu anggaran 2027 tersebut telah mendapatkan tambahan Rp843,07 miliar dari pagu indikatif sebelumnya.

"Pada tahap pagu anggaran ini, Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan komposisi pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp5,15 triliun. Ini mendekati anggaran di tahun 2025," kata Aan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI

.....selengkapnya

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti maraknya keluhan dari kalangan pelaku usaha mengenai hambatan dalam proses restitusi pajak. Menurutnya, persoalan pengembalian kelebihan bayar pajak ini merupakan isu krusial bagi dunia industri lantaran berdampak langsung terhadap stabilitas arus kas korporasi.

Agus menyebutkan, aspirasi senada turut disampaikan secara resmi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Para pengusaha sangat mengandalkan percepatan pencairan dana restitusi demi menjaga ketahanan likuiditas perusahaan, khususnya saat harus membiayai operasional dan pengerjaan berbagai proyek baru.

"Keluhan dari Kadin memang juga menjadi keluhan yang banyak disampaikan ke kami mengenai restitusi. Dan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan siap berkolaborasi dengan Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD untuk mengatasi konflik keamanan dan kemanusiaan di Papua.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai pembentukan Pansus Papua DPD RI menjadi langkah untuk meningkatkan perhatian terhadap isu Papua.

“Tentu Komnas HAM dengan senang hati mendukung dan berkolaborasi ke depan, terutama dari tugas dan kewenangan Komnas HAM yang fokus pada persoalan HAM,” ucap dia dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Pansus Papua DPD di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim khusus konflik Papua sejak 2022.

.....selengkapnya