Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala desa membangun kepemimpinan yang berdampak, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bima Arya mengatakan, kepemimpinan yang berdampak membutuhkan visi dan keberpihakan yang jelas.

"Anggaran desa harus diprioritaskan untuk pelayanan publik dan program pembangunan yang konkret serta sesuai kebutuhan masyarakat," kata Bima Arya dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Hal itu disampaikan saat membuka program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan III di Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (4/11).

.....selengkapnya

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid irit bicara usai menjalani pemeriksan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11)

Pemeriksaan Nusron berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Nusron hadir sekitar pukul 09.22 WIB. Ia keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.45 WIB.

Usai pemeriksaan, Nusron tidak menjawab berbagai pertanyaan wartawan. Ia hanya bilang sebelumnya sudah mendapat izin dinas keluar saat mangkir pemeriksaan KPK.

"Saya pejabat publik, seorang menteri, kalau dinas ke luar kota apa lagi keluar negeri, dipastikan ada surat

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI kmengerahkan Tim Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ke sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Sebanyak 289 personel Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat diberangkatkan dari Lanud Husein Sastranegara pada hari ini,” kata Staf Ahli Tingkat III Bidang Manajemen Penanggulangan Bencana Panglima TNI Laksamana Muda TNI Donny Suharto dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Pengerahan personel tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

"Ini merupakan reaksi cepat sesuai arahan Presiden kepada Panglima TNI agar TNI kembali menurunkan Tim Penyuluh Pencegahan Karhutla ke wilayah terdampak, khususnya

.....selengkapnya

Jakarta: TNI buka suara terkait pengerahan pasukan dalam jumlah besar ke DKI Jakarta. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan hal itu merupakan prosedur rutin.

“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan,” ujar Nas dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 4 November 2026.

Ia menjelaskan pengerahan pasukan tersebut sebagai bentuk kesiapsiagaan prajurit. Langkah tersebut dilakukan untuk perlindungan masyarakat serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” kata Nas.

Ia memastikan pengerahan pasukan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Jajaran prajurit selalu berada dalam posisi siaga untuk mengantisipasi

.....selengkapnya

KOMPAS.com - Cek desil bansos November 2026 bisa dilakukan sendiri lewat HP, cukup dengan NIK pada KTP.

Desil adalah posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga dalam kategori 1 sampai 10 yang tercatat di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data ini menjadi dasar pemerintah menetapkan penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI.

Ada dua link resmi cek desil, yaitu cekbansos.kemensos.go.id milik Kementerian Sosial (Kemensos) dan dtsen-form.bps.go.id milik Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan memeriksa desil, Anda bisa mengetahui desil keluarga berapa sekaligus mengecek kelayakan sebagai penerima bansos. Secara umum,

.....selengkapnya

Polusi udara di ibu kota India, New Delhi melonjak hingga lebih dari 30 kali lipat dan masuk kategori polusi udara beracun.

.....selengkapnya

Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management (PT SMAM), Alex Setyawan Wijaya Kusuma, mengaku telah membayar total Rp 8 miliar untuk jasa pendampingan hukum dari Law Firm Don Ritto. Alex mengatakan fee tersebut untuk pendampingan hukum saat persidangan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali (PK) terkait kasus korupsi Jiwasraya.

Hal itu disampaikan Alex saat menjadi sakai kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11/2026). Duduk sebagai terdakwa selain Febrie ialah Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin.

"Sehingga kemudian kalau saya tanyakan sebetulnya total untuk pembayaran itu berapa semuanya? Mulai

.....selengkapnya

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat lainnya mengarah pada indikasi makar.

"Bahwa, terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus menerus," kata Yusril Ihza Mahendra, di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menggelar konferensi pers di sela-sela kunjungan kerja ke Aceh, di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi polisi berinisial

.....selengkapnya

Otoritas Israel dilaporkan terkejut dengan pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal penghentian bantuan militer tahunan senilai US$ 4 miliar, atau setara Rp 72,7 triliun. Kementerian Keuangan Israel bahkan disebut sama sekali tidak mengetahui niat Trump untuk memangkas bantuan militer tersebut.

Trump, dalam pengumumannya, mengatakan bahwa keputusan menghentikan bantuan militer AS untuk Israel itu telah disepakati dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Trump menyebut penghentian bantuan itu akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Namun, laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (4/11/2026), menyebutkan bahwa para pejabat di Kementerian Pertahanan dan militer Israel terkejut dengan pengumuman

.....selengkapnya

JAKARTA — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menilai, ekspor satu pintu sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak memperpanjang rantai birokrasi.

“DSI tidak memperpanjang mata rantai birokrasi,” ujar Tony Wenas ketika ditemui di sela-sela Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika dia disinggung mengenai kemungkinan perluasan komoditas SDA yang diekspor melalui DSI.

Pada tahap awal, ekspor SDA melalui DSI mencakup batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan paduan besi (ferroalloy), sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola

.....selengkapnya

Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar Forum Komunikasi Publik Bakohumas bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjelang acara puncak DPD RI Awards 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penyebarluasan informasi terkait inovasi hingga kontribusi masyarakat di daerah.

Kegiatan yang digelar di Hotel Oakwood, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026), itu mengusung tema Koordinasi Strategis Bakohumas dalam Optimalisasi Publikasi DPD RI Awards 2026. Acara yang pertama kali digelar ini dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal DPD RI, Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.

.....selengkapnya

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam proses demutualisasi bursa. Kepastian ini disampaikan untuk merespons dinamika yang berkembang terkait rencana perubahan struktur kepemilikan bursa.

“Saya ingin menegaskan di sini bahwa Kementerian Keuangan tidak akan masuk sebagai pemilik saham BEI,” ujar Suahasil dalam taklimat media hasil rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Suahasil mengatakan, Kementerian Keuangan memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan (policymaker), sedangkan BEI merupakan operator yang menjalankan kegiatan dalam lingkup komersial. Menurut dia, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda

.....selengkapnya