Kurator Berita YPWIK 9 September 2026 20:34 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 556 Pendidikan 299 Tekno 533 Olahraga 1180 Ekonomi 3028 Kesehatan 346 Nasional 4062 Berita Daerah 186 Gaya Hidup 63 Luar Negeri 505 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Rakyat AS Merana Trump Suka Perang, Harga Solar Mahal Banget
BN
Rakyat AS Merana Trump Suka Perang, Harga Solar Mahal Banget

Rakyat AS Merana Trump Suka Perang, Harga Solar Mahal Banget

7 September 2026 21:30 CNBC Indonesia - News Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga bahan bakar solar mencetak rekor tertinggi pada hari Jumat lantaran perang yang berkecamuk di Ukraina dan Iran telah melumpuhkan sejumlah fasilitas kilang, memicu krisis pasokan global yang semakin...

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga bahan bakar solar mencetak rekor tertinggi pada hari Jumat lantaran perang yang berkecamuk di Ukraina dan Iran telah melumpuhkan sejumlah fasilitas kilang, memicu krisis pasokan global yang semakin mencekik.

Mengutip CNBC International, Senin (7/9/2026), para pengemudi truk di AS secara nasional kini harus membayar rata-rata US$5,85 (Rp103.545) per galon, melonjak hampir 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu ketika harga solar masih berada di level US$3,71 (Rp65.667) per galon.

Di California, harga solar bahkan meledak hingga US$7,70 (Rp136.290) per galon, hampir US$ 2 lebih mahal dari rata-rata nasional.

Mitra di Again Capital, John Kilduff, memperingatkan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Mencari Bentuk Hukum yang Ideal untuk PPHN di Tengah Sistem Presidensial
BN
Mencari Bentuk Hukum yang Ideal untuk PPHN di Tengah Sistem Presidensial

Mencari Bentuk Hukum yang Ideal untuk PPHN di Tengah Sistem Presidensial

7 September 2026 21:28 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serius mempertimbangkan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pada awal Agustus 2026, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menyerahkan draf konsep PPHN kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Draft tersebut pun sudah dibuka ke publik melalui laman resmi MPR pada Sabtu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serius mempertimbangkan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Pada awal Agustus 2026, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menyerahkan draf konsep PPHN kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Draft tersebut pun sudah dibuka ke publik melalui laman resmi MPR pada Sabtu (29/8/2026) sore.

Jauh sebelum itu, Indonesia sebenarnya pernah memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sebelum amendemen UUD 1945, GBHN merupakan haluan negara yang ditetapkan MPR sebagai pedoman presiden dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pada masa itu, kedudukan MPR berada di puncak struktur ketatanegaraan sebagai lembaga tertinggi negara.

Presiden dipilih

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Paparan abu vulkanik bisa membahayakan penderita penyakit pernapasan
BN
Paparan abu vulkanik bisa membahayakan penderita penyakit pernapasan

Paparan abu vulkanik bisa membahayakan penderita penyakit pernapasan

7 September 2026 21:28 Antara - Terkini Kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Guru besar di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. Faisal Yunus, Ph.D., Sp.P(K) menyampaikan bahwa paparan abu vulkanik bisa membahayakan penderita...

Jakarta (ANTARA) - Guru besar di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. Faisal Yunus, Ph.D., Sp.P(K) menyampaikan bahwa paparan abu vulkanik bisa membahayakan penderita penyakit pernapasan.

"Itu orang dengan sudah ada penyakit parunya, maka bertambah berbahaya, karena dengan dia enggak ada itu (paparan abu) saja, dia sudah susah bernapasnya," katanya ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Senin.

"Berbahayanya apa? Sering timbul serangan-serangan nafas, yang disebut namanya eksaserbasi. Jadi pada debu vulkanik ini yang ditakutkan begitu, orang-orang asma, PPOK, itu timbul eksaserbasi dengan segala konsekuensinya," katanya.

Dia menyampaikan bahwa abu vulkanik bisa mengandung partikel halus yang

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Indonesia Diingatkan | LPP RRI
BN
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Indonesia Diingatkan | LPP RRI

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Indonesia Diingatkan | LPP RRI

7 September 2026 21:28 RRI Kendari Nasional

RRI.CO.ID, Kendari - Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Indonesia. Hingga Senin (7/9/2026), erupsi tersebut dilaporkan berdampak terhadap lebih dari 270 ribu penumpang...

RRI.CO.ID, Kendari - Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Indonesia. Hingga Senin (7/9/2026), erupsi tersebut dilaporkan berdampak terhadap lebih dari 270 ribu penumpang dan mengganggu lebih dari 2.300 penerbangan. Sejumlah bandara juga sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik.Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam sejak Jumat (4/9/2026) malam hingga Minggu (6/9/2026) dini hari telah berakhir, namun aktivitas vulkanik masih dipantau karena kegempaan tetap tinggi. Masyarakat, wisatawan, dan nelayan diimbau tidak mendekati

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Purbaya bantah wacana pemindahan "payroll" ASN dari BPD ke Himbara
BN
Purbaya bantah wacana pemindahan "payroll" ASN dari BPD ke Himbara

Purbaya bantah wacana pemindahan "payroll" ASN dari BPD ke Himbara

7 September 2026 21:27 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan maupun rencana untuk memindahkan penyaluran gaji (payroll) aparatur sipil negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daer...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan maupun rencana untuk memindahkan penyaluran gaji (payroll) aparatur sipil negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank Himbara.

"Nggak ada. Itu bukan dari kita, kita tidak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Purbaya mengatakan pemerintah pusat hingga saat ini tidak merencanakan perubahan mekanisme transfer maupun penyaluran dana kepada pemerintah daerah.

"Tapi kalau pemda-nya yang ngatur ya saya enggak tahu. Tapi dari pemerintah pusat nggak ada rencana seperti itu," ujarnya.

Ia menegaskan mekanisme transfer yang

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Purbaya Sebut Belum Ada Tambahan Dana Atasi Abu Vulkanis Anak Krakatau
BN
Purbaya Sebut Belum Ada Tambahan Dana Atasi Abu Vulkanis Anak Krakatau

Purbaya Sebut Belum Ada Tambahan Dana Atasi Abu Vulkanis Anak Krakatau

7 September 2026 21:27 BeritaSatu - Ekonomi Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum ada tambahan anggaran khusus untuk menangani dampak abu vulkanis akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk sementara, penanganan bencana akan menggun...

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum ada tambahan anggaran khusus untuk menangani dampak abu vulkanis akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk sementara, penanganan bencana akan menggunakan anggaran yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Purbaya mengatakan kebutuhan penanganan akan terlebih dahulu diajukan melalui BNPB. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah siap memberikan tambahan anggaran.

“BNPB sudah memiliki dana. Jika ada kebutuhan, pasti masuk ke BNPB terlebih dahulu. Kalau butuh dana tambahan baru kita berikan,” kata Purbaya di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Saat ini, Purbaya menyebut BNPB masih memiliki dana siap

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
MPR: Upaya wujudkan kampus inklusif harus segera direalisasikan
BN
MPR: Upaya wujudkan kampus inklusif harus segera direalisasikan

MPR: Upaya wujudkan kampus inklusif harus segera direalisasikan

7 September 2026 21:26 Antara - Terkini Pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya untuk mewujudkan kampus inklusif harus menjadi gerakan bersama dan segera direalisasikan, bukan sekadar regulasi saja. Menurut dia, negara harus menjamin aga...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya untuk mewujudkan kampus inklusif harus menjadi gerakan bersama dan segera direalisasikan, bukan sekadar regulasi saja.

Menurut dia, negara harus menjamin agar setiap anak bangsa bisa mendapatkan pendidikan. Untuk itu, sejumlah kendala untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif harus segera diatasi dengan langkah nyata.

"Perlu langkah nyata untuk mengatasi berbagai kendala yang ada agar setiap anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas," kata Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan University

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kimi tak pernah membayangkan bisa juara GP Italia
BN
Kimi tak pernah membayangkan bisa juara GP Italia

Kimi tak pernah membayangkan bisa juara GP Italia

7 September 2026 21:26 Antara - Terkini Olahraga

Jakarta (ANTARA) - Pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengaku tak pernah membayangkan bisa menjuarai Formula 1 GP Italia yang berlangsung di Sirkuit Monza, Minggu (6/9). Pembalap Italia tersebut memulai balapan dari posisi paling be...

Jakarta (ANTARA) - Pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengaku tak pernah membayangkan bisa menjuarai Formula 1 GP Italia yang berlangsung di Sirkuit Monza, Minggu (6/9).

Pembalap Italia tersebut memulai balapan dari posisi paling belakang setelah terkena penalti karena perubahan mesin, namun ia mampu tampil mengejutkan dengan menjadi jawara di GP Italia.

"Luar biasa, saya sangat senang dan saya tidak pernah membayangkan bisa memenangkan balapan ini tapi kami bekerja keras untuk membuktikannya dan saya sangat senang," kata Kimi dikutip dari Formula 1, Senin.

Kimi mengaku strateginya berjalan dengan baik seusai bendera merah berhenti berkibar selepas insiden pembalap Ferrari Charles Leclerc yang menabrak

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Targetkan Keluar dari “Middle Income Trap”, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi
BN
Targetkan Keluar dari “Middle Income Trap”, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Targetkan Keluar dari “Middle Income Trap”, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi

7 September 2026 21:26 Kompas - Nasional Nasional

KOMPAS.com – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).  Menteri Dalam negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, negara-negara yang berhasil menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase tersebut setelah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tin...

KOMPAS.com – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). 

Menteri Dalam negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, negara-negara yang berhasil menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase tersebut setelah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya penguatan empat komponen utama pertumbuhan ekonomi yang perlu dioptimalkan secara bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Purbaya Siap Bayar Utang Kereta Cepat, Uangnya Sudah Ada
BN
Purbaya Siap Bayar Utang Kereta Cepat, Uangnya Sudah Ada

Purbaya Siap Bayar Utang Kereta Cepat, Uangnya Sudah Ada

7 September 2026 21:26 DetikFinance Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menangani penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Rencananya, kewajiban tersebut akan ditangani melalui Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian...

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menangani penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Rencananya, kewajiban tersebut akan ditangani melalui Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya mengatakan proses penyerahan terkait kereta cepat diperkirakan dilakukan pada pertengahan bulan ini. Sang Bendahara Negara menyatakan akan menghitung pembayaran utang Whoosh.

"Kira-kira pertengahan bulan dikasih ke kami kan kereta cepat. Ya sudah, kita beresin. Nanti utangnya ya kita hitung, mungkin ada nanti BUMN yang di bawah Departemen Keuangan yang menangani itu," terang Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
HNW: Satu abad Gontor warnai perjalanan bangsa
BN
HNW: Satu abad Gontor warnai perjalanan bangsa

HNW: Satu abad Gontor warnai perjalanan bangsa

7 September 2026 21:26 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut satu abad perjalanan Pondok Modern Darussalam Gontor turut mewarnai perjalanan bangsa dan ketatanegaraan Indonesia. "Sepanjang sejarah Reformasi selalu saja al...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut satu abad perjalanan Pondok Modern Darussalam Gontor turut mewarnai perjalanan bangsa dan ketatanegaraan Indonesia.

"Sepanjang sejarah Reformasi selalu saja alumni Gontor menjadi pimpinan MPR. Kalau tidak ketua, ada wakil ketua," kata Hidayat dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan dalam acara Malam Peradaban untuk menyambut 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/9) malam.

Ia mengatakan kiprah alumni Gontor dalam ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung sejak era Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) hingga era Reformasi.

HNW menyebut

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Wali Kota Palembang sebut 297 kasus karhulta hingga September 2026
BN
Wali Kota Palembang sebut 297 kasus karhulta hingga September 2026

Wali Kota Palembang sebut 297 kasus karhulta hingga September 2026

7 September 2026 21:25 Antara - Terkini Nasional

Palembang (ANTARA) - Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ratu Dewa menyebutkan sebanyak 297 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di wilayah setempat hingga September 2026. "Selama periode Januari 2026 hingga saat...

Palembang (ANTARA) - Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ratu Dewa menyebutkan sebanyak 297 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di wilayah setempat hingga September 2026.

"Selama periode Januari 2026 hingga saat ini tercatat sebanyak 297 kasus karhulta terjadi di Kota Palembang," kata Ratu Dewa saat meninjau posko karhutla di Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Senin.

Dia mengatakan, wilayah terdampak karhutla antara lain tersebar di Kecamatan Gandus, Kertapati, Alang-alang Lebar, Ilir Barat I, Sematang Borang dan wilayah lainnya.

"Total luas lahan yang terbakar hingga saat ini mencapai 253 hektare," katanya.

Menurutnya, saat ini pihaknya telah mengambil kebijakan menugaskan para petugas

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 381 382 383 384 385 ... 897 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 11

YPWIK@2026