JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta anggaran mitigasi bencana di Indonesia ditingkatkan secara signifikan.

Purbaya pun mengaku akan menunggu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penambahan anggaran mitigasi bencana tersebut.

"Nanti kita tingkatkan sesuai permintaan, kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB. Kan sekarang saya belum terima," ungkap Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, Kementerian Keuangan juga akan menunggu pengajuan anggaran tambahan dari BNPB.

"Iya lah, abis saya kasih ke mana," ujar Purbaya.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat penanganan bencana, Presiden RI Prabowo meminta agar

.....selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya lima gunung api yang erupsi dalam waktu berdekatan merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan oleh Indonesia.

Saat ini Indonesia sedang dilanda bencana alam yang masif mulai dari gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Menurut Prabowo, rentetan bencana alam disebabkan Indonesia berada di area lingkaran gunung api atau the ring of fire.

Oleh sebab itu, ia memerintahkan seluruh jajarannya bersiap menghadapi segala potensi bencana alam yang mengintai Indonesia. Prabowo juga meminta jajarannya menyiapkan anggaran yang besar untuk mitigasi bencana.

"Ini adalah takdir kita, negara

.....selengkapnya

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengklarifikasi potongan video lama yang kembali viral di media sosial dan memperlihatkan dirinya mengucapkan "diam kamu" saat penertiban bangunan di Pantai Bingin, Kabupaten Badung.

"Ah, ini video potongan waktu saya sedang melakukan penertiban bangunan liar menempati tanah milik negara di Pantai Bingin," kata Koster di Denpasar, Senin.

Koster menjelaskan ucapan tersebut dilontarkan saat dirinya memimpin pembongkaran deretan vila, restoran, dan bar yang dinilai melanggar aturan di kawasan pesisir tersebut.

"Kan saya lagi semangat-semangat tertibkan itu, saya bilang tidak boleh, harus dibongkar, bar juga, restoran juga, kan harus dengan semangat tinggi, bongkar karena melanggar

.....selengkapnya

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR menepis tudingan yang menyebut lambat merespons usulan Rancangan Undang-undang atau RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengakui RUU Perampasan Aset diusulkan dibahas sejak 2008.

Namun, kata dia, usulan tersebut tak pernah terealisasi sebelum akhirnya masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas 2025.

"Padahal kan memang baru masuk prolegnas dan dibahas itu pada September tahun lalu," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/9/2026).

Habiburokhman lantas menyinggung pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Dia menyebut, KUHAP juga sempat diusulkan sejak lama sebelum

.....selengkapnya

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dapat diberlakukan ketika kondisi perekonomian nasional sudah cukup kuat. Pemerintah masih mempertimbangkan waktu penerapan kebijakan tersebut agar tidak menambah beban masyarakat.

"Belum (diberlakukan). Nanti kita lihat seperti apa. Kita lihat kondisi ekonominya seperti apa. Kalau ekonomi lagi susah untuk apa saya pajakin? Namun kalau sudah kuat, saya akan taruh itu. Memang harusnya dipajakin," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah akan melihat perkembangan perekonomian terlebih dahulu sebelum menentukan penerapan cukai MBDK. Menurut dia, kebijakan fiskal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi agar tidak

.....selengkapnya

Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menanggapi pernyataan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Yandri mengatakan pihaknya menghormati apa yang disampaikan oleh partai lain.

"Ah, tanya AHY, saya kan bukan penerjemah AHY," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Yandri meminta pernyataan itu dikonfirmasi langsung ke AHY. Ia lantas berbicara PAN selalu setia dan mendukung Presiden Prabowo Subianto.

.....selengkapnya

Lombok Tengah (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penebangan dari Bandara Lombok menuju Jakarta masih ditutup sementara, karena dampak erupsi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau

"Berdasarkan NOTAM A3368/26, operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dilakukan penutupan sementara (Aerodrome Closed) pada 7 September 2026 hingga pukul 18.00 WIB," kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandara Lombok Aidhil Philip Julian di Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan sehubungan dengan meningkatnya aktivitas vulkanik akibat letusan Gunung Anak Krakatau, dapat kami sampaikan bahwa pada Minggu (06/09) sebanyak 19 penerbangan reguler berjadwal dengan total 2.263

.....selengkapnya

Tangerang (ANTARA) - Maskapai nasional Citilink memberikan opsi "reschedule" dan "refund" untuk para pengguna jasa penerbangan yang menggunakan maskapai dengan menuju Jakarta, Bandung, serta Lampung yang masih terdampak abu vulkanik erupsi Anak Gunung Krakatau (GAK) sejak Minggu (6/9).

Corporate Secretary & CSR Group Head Citilink, Tashia Scholz dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Banten, Senin, mengatakan bahwa kebijakan ini diambil menyusul perpanjangan penutupan sementara operasional sejumlah bandara.

"Penerbangan Citilink yang dijadwalkan setelah pukul 07.00 WIB pada 8 September 2026 akan dilayani secara bertahap setelah masing-masing bandara dinyatakan dapat beroperasi kembali," jelasnya.

Adapun untuk bandara yang masih terdampak meliputi Bandara Internasional

.....selengkapnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kewajiban utang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebesar Rp240 triliun akan tetap dibayar menggunakan Dana Desa.

Kewajiban tersebut akan dicicil setiap tahun sebesar Rp40 triliun. Pembayaran cicilan pertama dijadwalkan jatuh tempo pada September 2026.

Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan menyisihkan sebagian Dana Desa. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mencari sumber pendanaan baru untuk pembayaran kewajiban KDKMP.

"Iya (dana desa), dari uang yang disiapkan dari sebagian dari dana desa. (Anggarannya sudah) siap, kita siapkan. Kita sisihkan sebelumnya kan," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti soal alih fungsi lahan usai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi Indonesia.

"Saya tertarik juga ya, itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi tolong diselidiki terus," kata Prabowo dalam rapat penanganan bencana pada Senin (7/9/2026).

Prabowo juga meminta agar nama-nama korporasi yang terlibat kebakaran diserahkan kepadanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut ada delapan korporasi yang diproses hukum terkait karhutla. Ada pula 18 korporasi yang dinilai melakukan kelalaian.

"Dan saya minta segera

.....selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi mengajukan pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2027 sebesar Rp 49,8 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk lima program.

"Pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp 49.801.124.984.000," ujar Purbaya dalam rapat kerja Komisi XI DPR, Senin (7/9/2026).

Dalam pelaksanaannya, Kemenkeu akan menjalankan lima program utama. Pertama, Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp 78,86 miliar. Kedua, Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp 3,62 triliun.

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memutuskan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), meski pemerintah kembali mencantumkan potensi penerimaan dari kebijakan tersebut dalam target tahun 2027.

Purbaya mengatakan, keputusan penerapan cukai MBDK akan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional ke depan.

"(Penerapan cukai MBDK) belum, nanti kita lihat seperti apa (ke depannya). Kita lihat kondisi ekonominya seperti apa, kan kalau ekonomi lagi morat-marit, ngapain saya pajakin," tutur Purbaya saat ditemui awak media di DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Purbaya, penerapan cukai ketika kondisi ekonomi sedang melemah justru berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, jika

.....selengkapnya