Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah belum membahas penggantian kepala staf kepresidenan (KSP) seusai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal.
“Belum sama sekali, kita fokus dalam upaya penegakan hukum,” ucap Yusril saat konferensi pers di kantornya di Jakarta, Selasa malam.
Diketahui, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural, salah satunya Jenderal LSP.
Dia mengakui dengan adanya penetapan tersangka oleh Polri, posisi KSP perlu