Jakarta, Beritasatu.com – Serikat buruh mendorong pemerintah membangun sistem pendataan pemutusan hubungan kerja (PHK) nasional yang terintegrasi dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Dorongan tersebut muncul menyusul adanya perbedaan data PHK antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Berdasarkan data Kemnaker, jumlah pekerja yang terkena PHK pada periode Januari-September 2026 mencapai 63.000 orang.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengatakan, angka tersebut perlu menjadi perhatian serius. Namun, data itu belum tentu