JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong agar praktik underinvoicing yang merugikan perekonomian negara turut dijangkau melalui ketentuan pemberantasan korupsi. Praktik manipulasi nilai atau volume ekspor tersebut dinilai berpotensi menggerus kekayaan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Yusril menyampaikan hal itu seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas praktik manipulasi laporan hasil pertambangan dan pencurian ikan yang menyebabkan kekayaan alam Indonesia