Komisi III DPR RI mendorong penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tidak berhenti pada tingkat pengecer, tetapi diperluas hingga menyasar produsen dan distributor besar yang memperoleh manfaat dari peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyebut rokok ilegal telah menghilangkan potensi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Tak hanya itu, peredaran rokok ilegal juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Sebab, pelaku usaha legal harus memenuhi kewajiban cukai