Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) di DPR RI. Namun, di tengah proses itu, pembahasan beleid yang akan menggantikan Undang-Undang nomor 22 tahun 2021 masih berjalan alot.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Keberadaan lembaga baru tersebut diproyeksikan membawa perubahan terhadap tata kelola industri migas nasional, khususnya dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu.
Hanya saja, persoalan yang mengemuka bukan hanya