Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. RUU tersebut merupakan inisiatif DPR RI.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam revisi UU Migas adalah rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Lembaga baru ini diproyeksikan mengambil alih sejumlah peran yang saat ini dijalankan oleh SKK Migas dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas.
Namun,