Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah yang adaptif terhadap karakteristik wilayah perbatasan.
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dua dimensi utama, yakni keamanan dan kesejahteraan.
“Menangani kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di