JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak MK untuk segera mengetok palu gugatan soal UU TNI karena itu berkaitan dengan masalah peradilan militer yang dijalani Andrie Yunus, aktivis KontraS korban penyiraman air keras oleh tentara.
"Harapan kami, Mahkamah Konstitusi segera mengambil sikap dengan menjatuhkan putusan sekaligus mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami dalam uji materi terhadap Undang-Undang TNI," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fadhil Alfathan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Mereka menuntut MK menjatuhkan