Jakarta (ANTARA) - Pemerhati Kebijakan Kota Jakarta Zulfikar Marikar meminta agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta duduk bersama menyusun kerangka kerja sama fiskal guna mengukur nilai tambah ekonomi dari obligasi daerah DKI yang mencapai Rp5,6 triliun.
Menurut dia, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah yang nilainya berkembang dari Rp3,5 triliun menjadi sekitar Rp5,6 triliun itu tidak boleh sebatas dimaknai sebagai langkah menambah beban utang, meskipun berada di tengah keterbatasan ruang fiskal Jakarta.
"Perdebatan tidak