JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyoroti aduan masyarakat yang diterima terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan penyewaan kamar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).
Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan mengatakan, setiap dugaan penyimpangan harus diuji melalui proses pemeriksaan dan verifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Namun demikian, penindakan terhadap individu saja tidak cukup apabila celah dalam sistem pengawasan dan tata kelola yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tidak segera ditutup,” kata Syafrida