Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah kebijakan pemerintah bisa saja dirancang dengan niat yang tepat. Anggarannya tersedia, programnya jelas, bahkan aparat pelaksananya sudah disiapkan.
Namun, ketika data yang menjadi dasar kebijakan tidak tepat, hasil akhirnya bisa berbeda.
Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata. Warga yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima. Daerah yang membutuhkan intervensi lebih besar justru mendapatkan alokasi yang lebih kecil.
Di sinilah persoalan satu data Indonesia (SDI) menjadi jauh lebih penting daripada sekadar urusan teknologi