BELAKANGAN ini, publik disuguhi fenomena suap, kolusi dan nepotisme dalam promosi dan rotasi jabatan birokrasi, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
Tak pelak lagi, belakangan ini sejumlah kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena kasus jual-beli jabatan.
Ini menunjukkan, lelang jabatan terus menjadi arena transaksi politik kekuasaan yang sangat membahayakan moralitas bangsa. Fakta suap ini mengotori sakralitas birokrasi sebagai pelayan publik.
Lelang Jabatan-Lelang Negara
Jabatan publik bukan milik pejabat, partai politik, apalagi elite kekuasaan. Namun, amanah konstitusional