Jakarta, Beritasatu.com - Rencana pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi sorotan karena regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana. Namun, kewenangan negara untuk mengejar dan merampas aset hasil kejahatan dinilai harus disertai batasan yang tegas agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Pengamat hukum sekaligus guru besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Prof Henry Indraguna, menilai perampasan aset penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap menjamin kepastian hukum, keadilan,