Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma mengusulkan agar pemerintah daerah mengadopsi sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam penyaluran dana otonomi khusus (otsus) bidang pendidikan bagi mahasiswa asli Papua.
Mekanisme KIP Kuliah dapat menjadi rujukan agar bantuan pendidikan bersumber dari dana otsus lebih tepat sasaran seiring perbaikan tata kelola pendataan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, hingga pemantauan keberlanjutan studi mahasiswa.
“Model distribusi bantuan pendidikan tinggi yang bersumber dari dana otsus perlu dibenahi. Pemerintah daerah bisa