JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan bahwa tidak boleh ada manipulasi hubungan keluarga dalam proses antrean calon jemaah haji.
Menhaj meminta proses verifikasi data calon jemaah diperketat, mulai dari nomor porsi, NIK, status pelunasan, paspor, hasil istithaah kesehatan, hubungan keluarga, hingga penempatan kloter.
"Tidak boleh ada manipulasi hubungan keluarga, perubahan identitas, atau perpindahan kloter tanpa dasar. Keadilan antrean harus dijaga. Hak jemaah tidak boleh dirusak oleh permainan data," tegas Gus Irfan