DI BANYAK daerah, otonomi kini menghadapi ironi. Pemerintah daerah menjadi wajah negara yang pertama dimintai pertanggungjawaban ketika jalan rusak, sekolah kekurangan ruang kelas, rumah sakit membutuhkan fasilitas, kemiskinan belum turun, atau lapangan kerja terbatas.
Namun ketika tuntutan masyarakat semakin besar, ruang fiskal daerah justru semakin sempit.
Pemerintah pusat meminta daerah berhemat, menyesuaikan program, dan menerima penyempitan Transfer ke Daerah.
Pada saat yang sama, ruang belanja pemerintah pusat membesar untuk membiayai program prioritas nasional.
Di sinilah rasa tidak adil itu muncul: