TRIBUNNEWS.COM - Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur meminta pemerintah mengkaji kembali penerapan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Sorotan kedua organisasi tersebut terutama terkait pengaturan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik.
Mereka menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut berpotensi berdampak terhadap industri hasil tembakau, petani, tenaga kerja, serta mata rantai ekonomi yang berkaitan dengan sektor