Jakarta, Beritasatu.com - Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk merenovasi 100.000 sekolah rusak pada 2027 mendapat sorotan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) karena berpotensi jadi bom waktu korupsi.
Meski RAPBN 2027 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun atau 20% dari APBN, JPPI menilai proyek berskala besar tersebut berisiko salah sasaran dan rawan penyelewengan apabila tidak disertai transparansi serta sistem pengawasan yang ketat.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mempertanyakan mekanisme verifikasi terhadap data sekolah yang akan menerima program renovasi.