Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni buka suara soal asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai sampai negara tetangga.

Raja Juli menyebut bahwa asap tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bisa menyebar ke daerah lain. Tak hanya itu, ia juga mengklaim bahwa karhutla tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia.

"Dan boleh dilihat ya, mungkin di sini (SiPongi) tidak terbaca. Kebakaran itu tidak terjadi di kita saja. Di Serawak itu juga terjadi kebakaran hutan, cuma arah angin kebetulan, arah anginnya kebetulan memang naik ke atas," kata Raja Juli kepada wartawan, Selasa (1/9).

"Kalau seandainya arah anginnya dari sini (ke

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan meminta agar tidak ada aktivitas pembuangan sampah di kawasan Jalan Reformasi, Rawa Malang, Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara yang jumlahnya mencapai sekitar 60 ribu ton.

“Kami tegaskan aktivitas pembuangan sampah baru ke kawasan Nagrak tidak boleh terus berlangsung,” kata Judistira di Jakarta, Selasa.

Ia meminta pengiriman sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) dihentikan agar volume sampah di lokasi tersebut tidak semakin bertambah.

“Jadi pada intinya, pertama, tidak boleh lagi ada pengiriman sampah khususnya dari Horeka ke situ, ya, dihentikan," kata dia.

Namun, penghentian pengiriman sampah

.....selengkapnya

Oli Palsu di Jakbar Dijual Seharga Oli Asli. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

.....selengkapnya

Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Pembiayaan Rumah Layak dan Terjangkau. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

.....selengkapnya

Sedikitnya 114 rumah di kawasan permukiman Jalan Batu Ceper, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, hangus terbakar.

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memeriksa 5 saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG tersebut terjadi pada periode 2025 hingga 2026.

5 saksi yang diperiksa terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) BGN hingga pihak yayasan.

"Adapun kelima orang saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu BAS selaku ASN pada BGN, FHKP selaku ASN pada BGN. SDS selaku Staf pada BGN, MS dari Pihak Yayasan EMAB dan DP selaku ASN pada BGN," ujar Kepala Pusat Penerangan

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Tiga pekan sudah berlalu sejak jenazah Sutrimo, pegawai rumah tangga di kediaman Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah itu di ekshumasi.

Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2026.

Jenazah Sutrimo kemudian langsung dimakamkan di hari yang sama di kampung halaman almarhum. Tepatnya di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Karena penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri, akhirnya atas izin pihak keluarga jenazah pegawai Eks Jampidsus itu di ekshumasi pada 12 Agustus 2026.

Polisi sebelumnya mengatakan hasil ekshumasi jenazah Sutrimo ini akan terungkap dalam waktu 2-3 minggu.

.....selengkapnya

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menunda penandatanganan kontrak pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican baru karena masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan terkait penggunaan lahan proyek.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo Dwi Puspitorini, Selasa, mengatakan seluruh dokumen pengajuan telah disampaikan ke Kementerian Kehutanan dan saat ini tinggal menunggu persetujuan.

"Dokumennya sudah di kementerian, tinggal ditandatangani. Kami menunggu itu saja," katanya.

Menurut Dwi, proses lelang proyek telah selesai dan penyedia jasa telah ditetapkan sejak awal Agustus. Namun, pemerintah daerah belum dapat menandatangani kontrak pekerjaan sebelum izin penggunaan lahan diterbitkan.

Kondisi tersebut membuat waktu

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mematok target ambisius untuk menekan angka kemiskinan nasional hingga menyentuh angka 6 sampai 6,5 persen pada tahun 2027 mendatang.

Langkah ini merupakan bagian dari sasaran utama pembangunan pemerintah, yang juga sejalan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu mencapai level 6 persen pada periode yang sama.

"Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong percepatan penurunan kemiskinan," kata Purbaya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, Purbaya memaparkan sejumlah target indikator pembangunan

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pemotongan upah pungut atau insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat.

Dalam penyidikan tersebut, KPK telah menyita secara formal uang Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan pemotongan hak insentif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Rp1,5 miliar itu merupakan uang yang disita KPK, bukan angka yang telah dinyatakan KPK sebagai total nilai insentif yang dipotong.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemanggilan Rudy belum dipastikan karena penyidik masih memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perkara.

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kepala desa (kades) menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di rumahnya kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (1/9/2026). Tujuan mereka bertemu mantan wali kota Solo tersebut untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kebijakan dan pembangunan desa.

Eks anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Intsiawati Ayus yang ikut hadir di pertemuan tersebut menjelaskan, pertemuan dengan Jokowi membahas bagaimana memahami kondisi desa dari berbagai aspek. Mulai dari pembangunan hingga upaya mendorong desa agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

"Pembicaraan kita tadi lebih kepada bagaimana kita memahami suasana desa. Suasana desa baik dari aspek apa pun ya.

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya respons cepat dan narasi terpadu bagi humas pemerintah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).

Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta disrupsi informasi di era digital. Menurutnya, kecepatan merespons diperlukan agar ruang informasi tidak dibiarkan kosong dan diisi oleh narasi yang tidak tepat.

Pesan itu disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai pembicara pada Forum Koordinasi bertema "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi". Kegiatan digelar secara hybrid dari Graha Marinir

.....selengkapnya