TRIBUNNEWS.COM — Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui dan menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2030. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026) itu turut menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI, keduanya untuk periode 2026-2031.

Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa. Sufmi Dasco Ahmad, salah satu unsur pimpinan DPR RI yang hadir, menyampaikan ucapan selamat atas nama pimpinan

.....selengkapnya

Denpasar (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara terhadap warga negara Inggris (WNA) Baath Jarnail Singh (52) karena terbukti tanpa hak menyimpan narkotika jenis kokain seberat 1,4 kilogram.

Majelis hakim yang diketuai I Ketut Somanasa saat sidang di PN Denpasar, Bali, Selasa, dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baath Jarnail Singh dengan pidana penjara selama sembilan tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang

.....selengkapnya

JAKARTA, iNews.id - Praktisi hukum, Ahmad Khozinudin menegaskan, tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas merupakan kewenangan negara melalui aparat penegak hukum (APH). Karena itu, organisasi kemasyarakatan atau ormas tidak oleh mengambil alih kewenangan tersebut.

Hal itu disampaikan Khozinudin merespons turunnya ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ke lokasi kericuhan demo 27 Agustus 2026.

"Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang yang menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum," kata Khozinudin dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Di Balik Demo Agustus 2026' di iNews, Selasa (1/9/2026).

Menurut Khozinudin, aparat penegak hukum memiliki parameter yang jelas

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya respons cepat dan narasi terpadu bagi humas pemerintah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di era digital.

Menurut Bima, kecepatan pemerintah dalam memberikan respons diperlukan agar ruang informasi tidak dibiarkan kosong dan kemudian diisi oleh narasi yang tidak tepat.

Pesan tersebut disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Forum Koordinasi bertema "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi".

Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Bima menjelaskan, pola komunikasi pemerintah mengalami perubahan seiring pesatnya

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah akan mengoptimalkan potensi hujan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan yang paling terdampak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton Panjaitan, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menurunkan hujan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).

“Jadi ini kalau sudah ada nanti potensi (hujan) ini tentu kami juga akan memanfaatkan ini mengoptimalkan jatuhnya hujan melalui OMC. Mudah-mudahan nanti ada rekomendasi dari BMKG untuk melakukan operasi udara yang lebih intens lagi,” kata Berton dalam konferensi pers, Selasa (1/9).

.....selengkapnya

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 50.891 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama Juli hingga Agustus 2026.

Hal ini disampaikan Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni dalam konferensi pers secara daring, Jakarta, Selasa (1/9).

"Sejak kami pantau, terutama bulan Juli dan Agustus setelah ada potensi terjadinya peningkatan asap kebakaran dari pada karhutla ini, itu terkumpul total kumulatif kasus ISPA sejak bulan Juli, Agustus, itu sebanyak 50.891 kasus," kata Andi.

Angka ini terdiri dari 38.291 kasus pada usia lebih dari 5 tahun dan 12.600 kasus pada usia 0-5 tahun.

Lebih lanjut, Kemenkes

.....selengkapnya

Polisi mengevakuasi mayat yang ditemukan dalam gardu listrik di Stasiun LRT Pancoran. Mayat tersebut diketahui berjenis kelamin pria.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (1/9/2026), petugas mulai melakukan evakuasi pukul 20.25 WIB. Bau busuk masih tercium hingga sekitar 10 meter dari gardu listrik.

Tubuh mayat itu tampak mengalami luka bakar. Luka itu terlihat di sekitar dada dan wajah.

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebesar Rp 4,68 triliun untuk tahun 2027.

Raja Juli mengatakan, Kemenhut sebelumnya telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,55 triliun.

Namun, jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan anggaran yang diajukan.

“Pagu anggaran 2027 Kementerian Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran hanya sebesar Rp 1,55 triliun rupiah. Oleh karena itu, masih ada kekurangan sebesar Rp 4,68 triliun rupiah,” ujar Raja Juli dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (1/9/2026) malam.

Raja Juli memaparkan, Kemenhut sebelumnya mengusulkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp 6,238 triliun.

Menurut dia, tambahan

.....selengkapnya

Polri menegaskan menjamin penuh hak kebebasan berpendapat di muka umum. Dalam pelaksanannya, Polri juga berkomitmen mengedepankan pendekatan humanis dan prosedural dalam pelayanan penyampaian aspirasi di muka umum pada Agustus 2026.

Penegasan ini disampaikan guna meluruskan distorsi informasi demi mewujudkan keadilan prosedural dan legitimasi hukum. Polri memastikan bahwa seluruh prosedur pelayanan dan pengamanan penyampaian aspirasi warga dilakukan secara akuntabel serta berada di bawah koridor hukum.

"Polri bekerja secara prosedural atas nama hukum, dibatasi oleh hukum dan sepenuhnya memiliki akuntabilitas secara hukum," ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko Selasa (1/9/2026).

.....selengkapnya

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut penting untuk memastikan pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan terutama di daerah yang memiliki risiko karhutla.

Menurut Ribka, kesiapsiagaan tersebut perlu ditopang regulasi, anggaran, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta pelibatan masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan perlu dipersiapkan sejak dini dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

"Namanya bencana itu tidak pernah kita rencanakan, tetapi semuanya langkah-langkah atau upaya mitigasi tetap [harus ada]. Dalam penyusunan APBD, penyusunan RKPD selalu harus memposkan anggaran yang namanya

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PT PSL) mendukung transformasi pelabuhan berbasis digitalisasi dan integrasi kawasan pada ASEAN Ports and Logistics 2026 guna memperkuat resiliensi, konektivitas maritim, serta daya saing regional.

Direktur Utama PT LSL Faruq Hidayat menilai sektor maritim saat ini menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perubahan jalur pelayaran internasional, volatilitas energi, hingga perubahan kebijakan perdagangan yang berdampak langsung terhadap rantai pasok dunia.

"Kondisi tersebut menjadikan ketidakpastian sebagai tantangan yang harus diantisipasi melalui peningkatan daya saing dan resiliensi pelabuhan," kata Faruq dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurutnya ketidakpastian saat ini bukan lagi kondisi yang

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (pemda) memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Namanya bencana itu tidak pernah kita rencanakan, tetapi semuanya langkah-langkah atau upaya mitigasi tetap (harus ada). Dalam penyusunan APBD, penyusunan RKPD selalu harus memposkan anggaran yang namanya BTT (belanja tidak terduga),” kata Ribka dalam keterangannya.

Hal it disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Karhutla di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Langkah tersebut penting untuk memastikan pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, terutama di daerah yang memiliki

.....selengkapnya